Cina – negara berpenduduk terbesar di dunia – memutuskan untuk menciptakan sistem peringkat berdasarkan “kredit sosial”, dengan tujuan untuk memantau perilaku penduduk.

Sistem yang pertama kali diumumkan pada tahun 2014 ini, dibentuk mengikuti gagasan dalam dokumen pemerintahan yang menyatakan bahwa “menjaga kepercayaan adalah hal yang mulia dan, sebaliknya, melanggar kepercayaan adalah hal yang memalukan.”

Program ini akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2020 nanti, namun sudah diuji-coba pada jutaan orang. Skema ini adalah hal yang wajib dilaksanakan bagi penduduk di Cina.

Saat ini sistem kredit sosial baru diterapkan sedikit demi sedikit dan beberapa di antaranya dioperasikan oleh dewan kota, dan yang lain dinilai oleh platform teknologi yang menyimpan data pribadi.

Seperti nilai kredit pribadi, nilai sosial seseorang dapat naik dan turun tergantung pada perilaku mereka. Mekanisme sistem itu sendiri masih menjadi rahasia, namun ada yang mangatakan bahwa pelanggaran hukum dapat mengurangi “kredit sosial” penduduk – misalnya, mengemudi dengan sembarangan, merokok di zona bebas rokok, membeli terlalu banyak video game dan memposting berita palsu secara online.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan lain dalam sistem baru ini di Cina.

Larangan naik pesawat dan kereta api

Salah satu hukuman yang sudah berjalan di Cina adalah dengan membatasi perjalanan para pelanggar hukum.

Faktanya, sembilan juta penduduk Cina pemilik nilai sosial rendah telah diblokir dari akses untuk membeli tiket pesawat penerbangan domestik, catat Channel News Asia.

Mereka juga dapat menekan opsi untuk perjalanan mewah ketika tiga juta orang dilarang mendapatkan tiket kereta api kelas bisnis.

Sistem tersebut pada akhirnya juga akan menghukum penumpang berperilaku buruk secara khusus. Potensinya adalah mencoba naik kereta atau pesawat tanpa tiket, berkeliaran di depan gerbang untuk naik pesawat, atau merokok d i area dilarang merokok.

Membatasi kecepatan internet

Menurut Rachel Botsman, penulis buku tentang keamanan teknologi pada Wired tahun lalu, mekanisme bagaimana Cina akan membatasi kecepatan internet masih belum jelas.

Tambah lagi, menurut Kebijakan Luar Negeri, sistem kredit akan memantau apakah semua pengguna jasa internet membayar tagihan mereka tepat waktu, seperti halnya pelacak kredit keuangan tetapi juga menilai dimensi moral.

Pelanggaran lain yang bisa dihukum termasuk menghabiskan banyak waktu untuk bermain video game, membuang-buang uang untuk pembelian barang tak berguna dan memposting di media sosial.

Menyebarkan berita palsu, khususnya tentang serangan teroris atau keamanan bandara, juga akan menjadi pelanggaran yang dapat dihukum.

Dilarang masuk sekolah tertentu

Seperti dilansir dari Beijing News, 17 orang yang menolak untuk melakukan dinas militer tahun lalu dilarang mendaftar masuk perguruan tinggi, mendaftar untuk sekolah menengah atas, atau melanjutkan studi mereka.

Menurut Botsman, warga dengan kredit sosial yang rendah juga akan dilarang mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah swasta yang berkualitas tinggi. Tidak jelas apakah kebijakan khusus ini telah diterapkan saat ini.

Dilarang memperoleh jabatan tinggi saat bekerja

Para pelanggar hukum juga dilarang bekerja di divisi manajemen, baik di perusahaan milik negara dan bank besar di Cina.

Beberapa kejahatan, seperti penipuan dan penggelapan uang, juga akan membawa pengaruh besar pada kredit sosial mereka.

Dilarang menginap di hotel berbintang

Orang-orang yang menolak ambil bagian dalam dinas militer juga dilarang menikmati beberapa hari libur dan menginap di hotel terbaik untuk menunjukkan bahwa rencana liburan juga merupakan permainan yang adil.

Botsman menambahkan bahwa orang-orang dengan nilai kredit sosial yang bagus dapat mempercepat proses aplikasi perjalanan mereka ke tempat-tempat seperti Eropa.

Seorang wanita yang tidak dikenal di Beijing juga mengatakan kepada BBC pada tahun 2015 lalu bahwa ia dapat memesan hotel tanpa harus membayar setoran tunai karena ia memiliki kredit sosial yang bagus.

Dipermalukan secara umum

Penyebutan nama di publik dan mempermalukan secara umum adalah taktik lain yang digunakan bersamaan dengan sistem ini. Pemberitahuan pemerintah pada 2016 mendorong berbagai perusahaan di sana untuk memeriksa daftar hitam sebelum mempekerjakan orang baru atau memberi mereka kontrak kerja untuk ditandatangani.

Namun, orang tersebut nantinya akan diberitahu oleh pengadilan sebelum mereka ditambahkan ke daftar hitam negara tersebut, dan diizinkan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam waktu sepuluh hari setelah menerima pemberitahuan.

 

Sumber artikel:

businessinsider.sg

wired.co.uk

Sumber gambar:

technode.com